Advertisements
Edukasi Humaniora Musik Seni

Politisasi Seni Melalui Medium Pengeksotisan Diri

Politisasi Seni Melalui Medium Pengeksotisan Diri

Medium-medium kesenian yang mengandalkan bentuk-bentuk output karya seringkali terjebak ke dalam dogma eksotisme semu yang ditanamkan secara tidak sadar oleh pengaruh politik selera dari industri kesenian.

Ambil contoh istilah keren ‘world music’ misalnya, seringkali dengan mudahnya disematkan begitu saja; contoh dari korban kepentingan politisasi seni barat yang secara eksklusif memutuskan mata rantai koneksi antara tradisi keseniannya sendiri, yang telah bersintesis dengan kebudayaan dunia, atau setidaknya istilah ini dapat dimaknai sebagai karya yang ‘dibuat oleh seniman asing dari negara dunia ketiga yang asal usulnya tiada berakar di barat’.

Hal ini sudah sewajarnya terjadi, apabila menilik dalamnya ketergantungan dan kecenderungan kita untuk berorientasi pada pasar ‘luar’. Setahu saya hanya di negara ini yang mengenal istilah ‘go international’ bagi pencipta dan pelaku seni mulai dari tingkat amatiran hingga profesional, khususnya yang amat mendambakan validasi dari industri kesenian di Amerika atau Eropa.

Sekat-sekat kebudayaan yang semakin ditipiskan oleh revolusi digital semakin memudahkan kita untuk menjual, mengiklankan, dan menawarkan produk kesenian dengan gampangnya melalui file video dan audio yang dilempar ke pasar melalui sistim sharing economy ini.

Hidup dalam dunia yang memungkinkan kita untuk mengakses musik apa saja, kapan saja dan dimana saja memang tak pelak lagi merupakan kenyamanan yang diperoleh generasi ini, yang tidak dapat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Namun meskipun hidup dalam era pasar yang sedemikian bebas dimana bakat dan kerja keras menjadi keunggulan nyata dari para individu pelaku seni, nyatanya kita belum benar-benar bebas dari pemikiran-pemikiran dogmatik yang masih membelenggu. Agenda politisasi seni yang ditanamkan melalui festival, kompetisi musik, umumnya berasal dari mata rantai industri musik di barat. Hal ini beresiko menimbulkan pemahaman sempit atas representasi musik Indonesia di mata dunia.

Seperti halnya kita mengkategorisasi keping compact disc (CD) pada rak-rak toko retail CD yang masih berjaya semasa saya kuliah dulu, seringkali tanpa sadar kita menerima begitu saja pengkotak-kotakan yang disodorkan pasar internasional. Festival dan kompetisi kesenian yang kerap mempunyai agenda-agenda tersendiri dalam merawat jargon mereka, terlepas dari unsur demokratisasi seni, ditengarai secara implisit mengarahkan audience pada politik pembentukan selera.

Baca: Dimensions dan Visi ekspansif Gerald Situmorang

Politisasi selera ini semakin terlihat misalnya pada penyelenggaraan festival-festival film independen yang ‘bersenjatakan’ pemberian grant atau dana hibah, demi memenuhi kepentingan agendanya sendiri (Mubarak: 2010). Hal ini diperjelas dengan pernyataan para pembuat film independen dari Iran yang sengaja memasukkan elemen-elemen fetisisme barat akan budaya ketimuran, yang sudah pasti laris dan unggul untuk diperlombakan.

Semua itu dilakukan demi kepentingan validasi dan acknowledgement yang memang masih dibutuhkan untuk mendongkrak infrastruktur kesenian di negara asalnya, diluar faktor-faktor ekonomi misal dari pemberian grant tersebut tentunya.

Dalam perspektif kebudayaan Indonesia sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, umumnya lebih mudah bagi kita untuk mengakui kebudayaan-kebudayaan tersebut sebagai representasi dari identitas budaya perorangan.

Papua misalnya, sebagai daerah yang memiliki segudang masalah dikarenakan posisi geografisnya yang kurang beruntung merupakan salah satu contoh ‘jargon kebudayaan’ yang secara masif dieksploitasi dalam rangka memenuhi ekspektasi fetisisme etnis tadi.

Penari dan penyanyi paduan suara dengan yel-yel ala suku padang rumput Afrika (atau Papua!), memakai pakaian koteka yang sudah dimodifikasi sesuai budaya urban, dan menyuguhkan aransemen yang ‘eksotis’ atas lagu-lagu daerah, sudah terbukti memperoleh nilai lebih dalam kompetisi-kompetisi internasional apabila dibandingkan dengan paduan suara yang bergaya lebih ‘tradisional’.

Hal yang serupa lazim dijumpai dalam usaha-usaha representasi jazz Indonesia, yang kerap mengandalkan instrumentasi elemen musik tradisi untuk memuluskan eksistensinya di industri musik global.

Kiranya presentasi-presentasi yang disebutkan diatas cukup umum dilakukan, banyak pula dari proses asimilasi tersebut telah menghasilkan karya seni dengan penghayatan akan visi tradisi lokal, dan menghasilkan proses sinkretisme yang bersifat dialektika.

Namun yang dipermasalahkan apabila eksploitasi ini semata-mata dilakukan hanya demi memuaskan fetisisme seni audience barat saja, bukan demi kepentingan kesenian yang mandiri dan terpisah dari kepentingan politis apapun. Apakah benar hal ini sudah terpatri sedemikian rupa tanpa kita perlu menyadari ataupun merasa perlu bersikap kritis terhadapnya?

Paradigma kesenian abad ke-20 dalam perspektif Theodor Adorno, salah seorang pemikir kritis Frankfurt School, sebagai bentuk upaya yang sudah tidak lagi mengindahkan fungsi kritik dari seni bisa kita acukan disini. Ketika semua orang sudah berlomba-lomba untuk menjadi populer, bahkan media kritik yang sebelumnya paling kritis sekalipun dapat terjebak dalam relativisme estetika yang dipolitisasi besar-besaran oleh gerakan para liberal yang mendewakan equality.

Baca: Follow Your Head, Not Your Passion

Pemikiran atau kritik musik yang sudah sangat minim di negara ini pun seolah cukup saja tergantikan oleh tindakan like atau retweet, apabila tidak dihiasi pula oleh komen-komen subyektif yang dangkal.

Kondisi ini menurut Adorno disebabkan oleh putusnya keterkaitan sejarah sebagai kritik, dengan estetika seni. Apabila sebelumnya seni diciptakan sebagai bentuk-bentuk kritik kebudayaan, maka di masa sekarang tidak relevan untuk membicarakan kritik tanpa sebelumnya terlebih dahulu menentukan posisi dimana kita berpijak.

Terdapat kontradiksi antara seni yang tidak dapat lepas dari politik, seperti ekstrimnya pada seni realisme sosial di negara-negara komunis atau ‘seni untuk rakyat’ seperti pada masa Lekra dulu,  dan ‘seni untuk seni’ yang menghiasi paradigma seni baru yang ingin keluar dari batas ‘kebendaan’ sebagai medium-medium kesenian.

Menurut Adorno keduanya mempunyai persamaan dasar dalam konteks kebudayaan, yaitu kedua-duanya sudah sama-sama terisolir dari batas kesenian populer yang mendominasi dunia kita sekarang.

Menyangkut hal ini kiranya sangat klise, bahkan naif untuk terus menudingkan jari ke kebudayaan populer sebagai biang keladi degradasi seni di masa ini, bahkan terasa arogan apabila kita hanya menutup mata terhadap bentuk seni baru yang terlahir dari kebudayaan populer.

Menurut hemat saya perbedaan dasar antara keduanya ini tidak perlu dipermasalahkan lagi, tetapi justru tindakan politisasi baru dari gerakan ‘perlawanan’ hegemoni atas kedua sisi paradigma di atas lah yang mendasari pemikiran dari tulisan ini.

Dalam celah yang ditinggalkan oleh sistim kapitalistik dalam kesenian selalu terdapat kebutuhan akan nostalgia, seolah untuk mengenang kejayaan seni di masa lalu. Gosip mengenai kembalinya era vynil, tulisan para skeptis akan ‘matinya industri musik’ semenjak manusia memasuki era digital, hingga industrialisasi seni besar-besaran yang menghalangi kita untuk mendalami ‘pengalaman rasawi’ dari ruh kesenian yang sejati; sekiranya sudah sepantasnya  menjadi hal di masa lalu.

Namun bentuk pengagendaan politis dalam menanamkan ideologi-ideologi baru yang seolah menjadi ‘bentuk perlawanan’ terhadap sistim kapitalis membuat kita terbuai dan tidak sadar lagi dimana kita sebenarnya berpijak.

Bagi seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang bernama Joey Alexander, agenda politisasi ini sungguh tidak penting. Bakat yang mengundang decak kagum sekaligus iri hati dari teman dan fansnya, termasuk juga fans dadakan dari kaum artis dan selebriti yang ‘mendadak’ menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap musik jazz di Indonesia meskipun dengan pengalaman mendengarkan yang minim.

Untuk tampil di acara bergengsi sekelas Grammy Award, bermain bersama para musisi jazz kelas dunia dan diendorse oleh para legenda jazz termasuk Herbie Hancock dan Wynton Marsalis, belum lagi dipuji di akun media sosial para idola tersebut yang kemudian di retweet secara masif oleh penggemar jazz Indonesia; Wow! bukannya hal ini kedengaran seperti impian terbesar para musisi Indonesia? Apalagi mereka yang sangat mendambakan validasi atas kiprahnya di blantika musik internasional seperti Mbak A.Monica.

Hal ini bisa jadi suatu tamparan pipi bagi para musisi yang rajin dan tekun menjual ‘tenunan kebudayaan’ fusion untuk memenuhi kebutuhan fetisisme seni, dikebut oleh seorang anak 10 tahun yang memainkan jazz tanpa gimmick, tanpa embel-embel pengeksotisan diri dan sebagainya.

Sekali lagi bakat dan kerja keras memang perlu digarisbawahi disini; namun sebelum saya dikucilkan dan kehilangan lebih banyak teman yang memang sudah sedikit jumlahnya ini, perlu saya perjelas bahwa tidak berarti mereka yang menempuh jalur tersebut tidak bekerja keras dan berbakat, hanya saja nampaknya ada suatu hal yang kita lewatkan dalam memahami identitas berkesenian dalam perspektif ini.

Saya percaya bahwa di masa yang akan datang sekat-sekat kebudayaan yang terdapat dalam segala bentuk persilangan dan sintesis budaya akan  menjadi semakin tipis. Pada generasi sekarang dimana orang bisa mendapatkan segala bentuk informasi dengan begitu mudahnya hampir tanpa rem, proses ini nantinya akan lebih natural, seperti mengalir begitu saja.

Sebuah ide bahwa suatu bentuk sintesis budaya masih perlu diterima dengan cara mengeksotiskan diri demi pemenuhan nafsu fetisisme ketimuran tampaknya semakin usang, tergantikan oleh pemutusan sekat kebudayaan yang melampaui batas-batas kedaerahan dan dikotomi ‘timur dan barat’.

Dalam kondisi infrastruktur kesenian yang masih rapuh dan belum terdapatnya kesadaran untuk memahami dan menjalankan ekosistim kesenian yang saling mendukung, kita lebih mudah terombang-ambing di dalam pusaran hegemoni industri musik yang datang dari luar.

Hanya dengan membangun fondasi yang kuat atas kesadaran sejarah dan pemahaman estetika yang luas, kita dapat memahami dan membangun infrastruktur ini dengan lebih kritis. Seperti seharusnya kita melihat sejarah sebagai kritik dalam pandangan Hilmar Farid; tidak perlu kita terlalu mengagung-agungkan sejarah sebagai impian akan utopia masa depan sebagai alasan semu untuk bangkit dari keterpurukan modernitas, sebaliknya Bung Fay selalu menekankan pentingnya kita melihat sejarah sebagai kritik untuk belajar dari kekurangan masa lalu.

Belum perlu kita mengagungkan nostalgia apabila belum memiliki fondasi dalam bentuk-bentuk pengarsipan sejarah, dan terbentuknya suatu ekosistim seni musik yang sehat; tidak perlu kita berusaha sekuat tenaga untuk fit in dalam rangka memenuhi kepentingan ideologis asing apabila belum mengerti benar apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh budaya yang secara tidak sadar dieksploitasi dengan ignorance.

Belum saatnya kita perlu menjual jargon ‘jazz for everyone’, seolah membawa misi untuk membawa kebudayaan ‘tinggi’ ke dalam negara yang 90% masyarakatnya tidak mempunyai basis pemahaman seni barat sama sekali, apalagi untuk mengapresiasi improvisasi dalam jazz; sebuah musik asing yang berasal dari tempat yang berjarak 1877km dari tempatnya dilahirkan.

Belum perlu juga kita mengambil jarak dari kebudayaan populer, yang tidak akan terwujud tanpa sistim ekonomi kapitalis yang sudah terbukti efektif dalam menyebarkan metode dan konsep-konsep baru.

Tanpa bermaksud skeptis terhadap perkembangan identitas berkesenian di Idonesia, khususnya dalam musik populer (jazz) saya menganggap langkah pengumpulan dan pengarsipan sejarah, yang diikuti dengan tindakan-tindakan kuratorial yang independen dari media-media yang kritis dan efektif menjangkau banyak kalangan akan berkontribusi banyak dalam mengembangkan kesadaran budaya dalam musik populer yang kita tekuni dan geluti ini.

Dengan melihat dunia akademik musik yang berkembang pesat, diikuti dengan antusiasme masyarakat yang besar atas musik populer pada umumnya, sebenarnya kita sudah mempunyai modal dan ladang yang sangat potensial untuk berkembang lebih jauh lagi.

Kerja keras saja tidak cukup, seperti pernah dikatakan oleh teman saya Widyasena Sumadio, kalau memang seseorang mempunyai kepedulian dalam mengembangkan kesenian (musik) ia harus mau untuk ‘walk the extra miles’ dan tidak mengandalkan sifat-sifat oportunistik saja.

Baca: Widyasena Sumadio dalam 300 Kata – In Memoriam

Elemen-elemen yang berada dalam lingkaran infrastruktur musik kita masih berkaitan secara lemah, dan karenanya tidak dapat berfungsi efektif sebagai satu entitas dalam keseluruhannya. Ditambah lagi belum adanya fondasi sejarah dan apresiasi yang solid dan terarsipkan dengan baik, sehingga masih terdapat gap antara sejarawan, akademisi, media dan para pelaku seni sendiri.

Hal ini pula yang menyebabkan kegiatan pengarsipan dan penulisan sejarah musik selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri secara sporadis, dan tidak ada proses dialektik yang menentukan kualitas dari bentuk akhirnya.

Melihat kondisi media yang cenderung selalu ingin bersikap netral, dan (maaf) kerap meromantisasi keberadaan jazz di Indonesia sebagai bentuk bukti dari kemampuan bangsa kita untuk menyelaraskan perspektif kesenian barat dengan timur tidak terlalu membantu dalam hal ini.

Ketika bentuk kepedulian ini, yang awalnya mempunyai misi untuk menghidupkan scene musik ini dalam segala kemegahan estetikanya; ternyata harus berakhir dalam bentuk politisasi selera dan jebakan motif ekonomi, sambil bernafas megap-megap untuk terus mempertahankan eksistensi kehidupannya.

Harus diakui bahwa kiranya kesenian, apalagi yang dibenamkan dalam ideologi sebuah institusi apapun tidak akan mampu lepas dari eksklusifitas, yang melahirkan bentuk-bentuk agenda yang bersifat politis.

Keruntuhan paradigma modern art di Inggris dapat dijadikan contoh bagaimana sebuah ideologi yang tadinya bersifat otonomis dan mempunyai semangat progresif telah menjadi bentuk puritans yang baru, melalui kebijakan-kebijakannya yang pada akhirnya tidak meninggalkan ruang lagi untuk perbedaan pendapat.

Ketika kesenian yang sejatinya membutuhkan sokongan dari infrastruktur dari dalam dirinya sendiri mempunyai barriers yang terlalu tebal maka otomatis ia akan stop berkembang. Disinilah kita perlu melihat perlunya kritik atas segala bentuk politisasi, sebagai nafas dan benteng utama dalam menghidupi evolusi-evolusi dalam kesenian.(DJ)

 

Image Courtesy of ormehcym on Deviantart.com

Advertisements

0 comments on “Politisasi Seni Melalui Medium Pengeksotisan Diri

Leave a Reply

%d bloggers like this: