Dengan melihat banyaknya jumlah festival musik di Indonesia, khususnya yang akan saya tekankan dalam tulisan ini yaitu festival jazz, menarik kiranya untuk menarik persamaan dengan pembahasan Makbul Mubarak dan Gorivana Adeza pada tulisan “Agenda Politik Selera dalam Festival Film Dunia.”

Dalam tulisan Mubarak dan Adeza yang dibuat dalam rangka menanggapi fenomena festival film independen dengan komitmen politis dalam aspek selera, merk dagang, dan interaksinya dengan industri film diluar festival, ditekankan pentingnya memahami kompleksitas posisi dan segi fungsional dari sebuah festival seni.

Tulisan Mubarak mempertanyakan apakah festival film independen yang awalnya bertujuan untuk meng-counter film-film mainstream yang berada di pasar, bisa benar-benar bebas dari kontaminasi motif lain yang bersifat kapitalistik? Ia mensinyalir terdapat kepentingan dalam merepresentasikan budaya timur dalam konteks barat sehingga diversifikasi yang awalnya dijunjung, perlahan mulai dikorbankan demi seleksi kompetisi melalui tindakan politik selera dari lembaga hibah.

Maka melalui pembahasan di tulisan ini saya tertarik untuk mengaitkannya dengan keberadaan festival jazz di Indonesia, yang semakin marak dalam sepuluh tahun terakhir ini. Namun tidak seperti festival film dalam pembahasan tulisan Mubarak dan Adeza, festival jazz lahir dari konteks dan bagian dari industri musik populer yang sudah tumbuh subur sebelumnya di barat dan terutama masih mengacu kepada industri musik jazz di Amerika.

Pada periode 2010 hingga 2016 saja, tiap tahunnya terdapat tidak kurang dari delapan festival besar yang diadakan di kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari skala yang terbesar seperti Java Jazz Festival dan Jakjazz di Jakarta, hingga festival-festival dalam skala yang lebih kecil seperti Ngayogjazz, Jazz Gunung, Ubud Village Jazz Festival, Jazz Goes to Campus, Jazz Kotatua, Batam Jazz Festival, Maratua Jazz, dan masih banyak lagi.

Tahun 2000-an awal yang bagi sebagian orang merupakan periode dari kebangkitan industri musik jazz di Indonesia, ditandai dengan munculnya banyak venue jamsession, timbulnya infrastruktur baru dalam bentuk Wartajazz dan radio jazz CnJ, edukasi jazz yang dipelopori oleh Tjut Deviana Daudsjah, jazz dalam kurikulum sekolah musik seperti Farabi, hingga pada akhirnya diikuti dengan lahirnya festival Java Jazz pada tahun 2006.

Festival yang akhirnya telah menjadi festival jazz terbesar di dunia pada tahun 2014 ini, sesuai dengan visi awal pendirinya, Peter F. Gontha sebagai festival yang “menyatukan Indonesia sebagai bentuk presentasi kesenian jazz Indonesia di mata dunia”, tidak dapat disangkal telah menjadi cetak biru bagi banyak festival lainnya yang menyusul. Pada akhir dekade 2000-an tercatat setidaknya tiga festival lain yang tumbuh mengikuti jejak Java Jazz Festival.

Dalam menelusuri dampak festival jazz dalam menghidupkan ekosistim industri musik di Indonesia tentunya tak dapat dipungkiri lagi pengaruh positifnya. Namun tidak seperti festival film dalam pembahasan Mubarak dan Ageza, yang dalam pendapat Marijke Valck dianalogikan dengan karakter Carol dalam film “Safe” yang mengisolasikan dirinya untuk terpisah dari dunia di sekelilingnya; festival-festival ini pada awalnya justru cenderung tidak mempunyai posisi atau kontrol kuratorial atas kontennya. Keterbatasan dalam pemahaman akan jenis musik yang cenderung tidak populer di Indonesia ini, seringnya menciptakan keterbatasan untuk melihat keluar dari motif ekonomi saja.

Program acara yang mempertimbangkan untuk menonjolkan tema identitas jazz Indonesia pun pemahamannya masih cenderung sempit dan sulit lepas dari gimmick unsur etnis dalam jazz. Hal ini mirip seperti apa yang lebih lanjut dijabarkan oleh Mubarak dalam tulisannya mengenai ketertarikan dalam membongkar relasi kuasa kutub barat dengan kutub timur yang kerap menyajikan klise-klise ketimuran, hanya sebagai obyek representasi dari usaha pengeksotisan agenda estetika festival film.

Mubarak menyadari masih diperlukannya penelitian yang mengkaji lebih lanjut relasi antara presentasi film Indonesia yang disertakan dalam festival, dalam kaitannya dengan politik selera festival film di barat sendiri. Dengan mengutip perkataan Valck, yang meragukan istilah representasi klise ketimuran ini, “Jangan-jangan bukan representasi, melainkan hanya bentuk represi.”, dan analisa Zainab Taymureee mengenai ‘pengeksotisan diri’ dalam rangka mereguk popularitas, dalam sinema di Iran; Mubarak dan Ageza mensinyalir adanya kesengajaan dari para sineas independen dalam mengintegrasikan elemen dari klise-klise selera festival, terutama bagi yang tergiur dengan penghibahan dan penanaman modal oleh festival film barat.

Politik selera yang berujung pada pembentukan keseragaman dan berbagai klise, ditengarai sebagai pengkhianatan atas jargon ‘merawat keragaman’ dari festival film independen itu sendiri. Visi dari festival film independen yang awalnya bertujuan, dan dimitoskan untuk melindungi keragaman karya para sineas dunia menjadi terancam karena di saat bersamaan, festival justru dapat menghapus keragaman tersebut dengan ‘bertani’ melalui politik selera lembaga hibah, dan jalinan representasi/represi atas film timur (Mubarak: 2015).

Perlu sebelumnya saya tekankan bahwa keputusan kuratorial yang timbul akibat politik selera dan motif ekonomi penyelenggara, dalam rangka melangsungkan kelanggengan sebuah festival kiranya tidak bisa sepenuhnya dihindari. Begitu juga halnya dengan keputusan kelembagaan-kelembagaan seni, apapun itu bentuknya selalu akan bersifat tendensius apabila tidak mau dibilang eksklusif.

Terlebih lagi di dalam konteks festival musik, keterbatasan media apresiasi dan fondasi literatur yang kita miliki juga dapat menyulitkan penyelenggara festival untuk mempunyai sistim kuratorial yang memadai, untuk mengakomodasi keragaman jazz Indonesia. Hal ini tidak sepenuhnya sama dengan motif kuratorial dalam politik selera festival film di tulisan Mubarak, yang malah terkesan mempunyai agenda tersendiri dalam membentuk ideologi tren.

Festival jazz di Indonesia terkesan hanya mempunyai kepentingan untuk mengabdi pada pasar yang membesarkannya, yang notabene tidak berkaitan langsung dengan pengembangan dan pembinaan infrastruktur kesenian dalam musik jazz itu sendiri. Lemahnya relasi antara sejarah, apresiasi seni, juga pemahaman akan tujuan dari keberadaan festival itu sendiri, menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya kesamaan program acara antara satu festival dengan yang lain.

Belum perlu banyak berbicara tentang ideologi berkesenian dalam festival jazz di Indonesia, ketika sudah terlalu banyak ditemukan keseragaman  dalam line-up program, dan banyaknya penyelenggara festival yang bertindak murni hanya sebagai event organiser, tanpa perlu memikirkan posisi dan peran festival itu dalam ekosistim musik secara keseluruhan.

Meskipun dalam persentase kecil, untungnya masih terdapat beberapa festival yang secara konsisten memprioritaskan presentasi jazz Indonesia, dengan menyajikan 70% musisi Indonesia dari total program untuk mempresentasikan kualitas dan variasi jazz Indonesia kepada masyarakat. Namun di saat bersamaan banyak festival lain yang justru bertujuan sebaliknya.

Eksklusifitas dalam proses kuratorial program juga dapat berujung kepada sulitnya musisi yang belum dikenal di festival, untuk mendapat ulasan karya maupun perhatian dari media. Masih lemahnya ekosistim musik jazz di Indonesia menyebabkan kemampuan berpartisipasi dalam festival jazz kerap diagungkan, selain menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas seorang musisi. Ini tentu tidak sepenuhnya benar, karena meskipun festival-festival tersebut ramai-ramai berjargon untuk mendukung musik jazz Indonesia, kepentingan politis dan ekonomis kerap masih terlalu kuat untuk mengalahkan kepentingan dalam berinovasi, dan kaitannya dalam mengembangkan identitas berkesenian dan memajukan kualitas dalam pengembangan kesenian musik jazz.

Kepentingan festival seni dalam agenda politik selera, dalam hemat saya menandakan terbentuknya pola yang ditanamkan dalam pola selera yang tidak bisa lepas dari tren dan subyektifitas. Suka maupun tidak, penilaian akan seni memang cenderung bernatur subyektif, namun hendaknya subyektifitas ini masih perlu dijembatani oleh pemahaman yang luas dalam konteks-konteks berkesenian yang bersifat terbuka. Sesuatu yang masih perlu dipelajari dalam usaha memahami fungsi dan keberadaan dari festival jazz di Indonesia.(DJ)

 

 Dion Janapria

 

 

 Photo courtesy of Tebby Wibowo